Lembang – Sebanyak 326 desa dari 29 kecamatan di Kabupaten Serang mengikuti “Workshop Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa” yang diselenggarakan oleh PT. Sarana Diklat Nasional. Kegiatan ini berlangsung di Lembah Ciater Resort, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada tanggal 21 hingga 22 Mei 2024.
Workshop ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, termasuk perwakilan dari Polresta Serang, Inspektorat Kabupaten Serang, Direktur Utama Diklat Nasional Jangga Siregar, serta para pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh para kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan perwakilan dari masing-masing desa se-Kabupaten Serang.
Dalam pemaparannya, Jangga Siregar mengingatkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun politik, di mana pada 27 November 2024 mendatang akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Ia menekankan bahwa banyak politisi yang berusaha memanfaatkan aparat desa untuk kepentingan politik mereka.
“Sehingga kepala desa dijadikan sebagai tim sukses. Atas dasar itu, kami mengimbau kepada kepala dinas terkait agar dapat bekerja sama dalam memberikan penyegaran dan mengingatkan para kepala desa untuk lebih berhati-hati. Jangan sampai terjebak dalam mendukung salah satu pasangan calon (Paslon), apalagi menggunakan dana desa untuk kepentingan politik,” tegas Jangga Siregar.
Workshop yang berlangsung selama dua hari ini membahas sejumlah materi penting. Pada sesi pertama, peserta mendapat pemaparan mengenai larangan penggunaan dana desa dalam politik praktis serta peran kepala desa dalam menjaga integritas Pilkada. Sesi kedua membahas evaluasi dan tata cara pembuatan Peraturan Desa (Perdes) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan profesionalisme aparatur desa dalam menjalankan tugasnya, khususnya menjelang Pilkada serentak 2024. Dengan adanya workshop ini, para kepala desa dan perangkatnya diharapkan lebih memahami regulasi yang berlaku dan mampu menjalankan pemerintahan desa dengan lebih transparan serta akuntabel.